BERITABARU214 - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyebut ada selisih sebesar Rp 10 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020. Fraksi PDIP DPRD DKI menyarankan agar anggaran sosialisasi dipangkas.
"Misalkan anggaran-anggaran yang bersifat sosialisasi. Kan itu bisa kita tipiskan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).
Namun, Gembong mengingatkan perihal anggaran yang bersifat fisik, misalnya pengembangan kantor kecamatan. Menurutnya, anggaran fisik tersebut justru tidak boleh diutak-atik.
"Tapi anggaran-anggaran yang bersifat fisik dan sangat membutuhkan perlu ada penebalan, ya monggo nanti dalam pembahasan bersama-sama nanti," jelasnya.
"Misalkan, contoh, kantor kecamatan dan kelurahan yang kita harapkan tahun 2020 sudah berstandar, kan harus kita kejar. Itu misalkan," imbuh anggota Komisi A DPRD DKI itu.
"Pasti nanti Banggar itu, itu mana yang program prioritas mana yang bukan, pasti yang akan dipotong dulu yang bukan prioritas. Kalau yang bukan prioritas itu nanti sudah dipotong, toh masih juga defisit, tentu yang prioritas juga pasti akan dikurangi," ucap Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto.
Diberitakan sebelumnya, Sekda DKI Saefullah menyebut ada selisih sebesar Rp 10 triliun antara kemampuan keuangan dan rancangan kegiatan dalam KUA PPAS 2020. Menurut Saefullah, kemampuan keuangan DKI berdasarkan KUA PPAS 2020 sebesar Rp 87,1 triliun.
"Dari kertas kerja kami, ini kemampuan keuangan hanya Rp 87,1 triliun, sementara total dari kegiatan dan hasil pembahasan dengan komisi itu masih menyentuh angka Rp 97 triliun. Jadi kita masih harus mengurangi Rp 10 triliun," Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).
0 Comments:
Posting Komentar