BERITABARU214 - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2019 resmi dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Acara ini diselenggarakan bersama Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, dengan tema \\\'Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif\\\'.
Tema tersebut diangkat dengan mempertimbangkan arah kebijakan pemerintah dan selaras mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. Rapat dipimpin langsung oleh Jusuf Kalla didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan menteri kabinet terkait.
Pembukaan rapat ditandai dengan pemukulan gong oleh Jusuf Kalla yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Saat memberikan sambutan, JK mengingatkan pentingnya menjaga inflasi agar terjadi keseimbangan ekonomi. Ia mengibaratkannya dengan tekanan darah.
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan tiga kunci utama dalam mengendalikan inflasi. Pertama melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya, terutama di luar Jawa.
Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah.
\"Ini bisa direplikasi dari daerah ke daerah lain sehingga bisa jadi berskala nasional dan menjadi kunci pengendalian inflasi masa depan,\" kata Perry.Ketiga, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi seiring dengan masih terbukanya ruang inovasi dalam moda bisnis dan moda kerja sama antardaerah dengan mengptimalkan lembaga ekonomi di perusahaan maupun milik \"Dengan tiga kata kunci itu pengendalian inflasi di tingkat daerah akan semakin kuat,\" tegasnya.
Ketiga kunci utama pengendalian inflasi yang dipaparkan oleh Perry Warjiyo menjadi fokus pembahasan dalam Rakornas tahun ini.
Perry melanjutkan, ke depan Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran, dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut termasuk melalui pengembangan sejumlah klaster pangan di daerah secara terintegrasi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan tersebut agar terkoneksi dengan teknologi dan sistem informasi.
Bank Indonesia meyakini inflasi tetap rendah dan terkendali dalam sasaran inflasi yang makin rendah pada kisaran 3,0±1% di 2020-2021.
Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada tim pengendali inflasi di tingkat daerah (TPID) baik untuk provinsi maupun kab/kota.
Kategori TPID terbaik tingkat provinsi di wilayah Sumatera; Provinsi Bengkulu, Jawa-Bali; Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan; Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi; Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara-Maluku-Papua; Provinsi Nusa Tenggata Barat.
\\\"Inflasi itu seperti tekanan darah. Kalau tinggi kita bisa pingsan. Kalau tinggi, ekonomi bisa ambruk. Untuk beli roti saja mungkin bawa segepok uang. Tapi kalau inflasi rendah atau deflasi kita juga pusing, bisa pingsan juga. Jadi kalau tekanan darah yang baik itu di tengah-tengah,\\\" kata JK, sapaan akrabnya, Kamis (25/7/2019).
Dalam pengendalian inflasi, JK juga mengatakan perlunya memperkuat sinergi kebijakan, meningkatkan ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi pangan. Untuk itu dia menekankan agar kepala daerah bisa menjaga keseimbangan inflasi dengan bersinergi.
\\\"Bapak-bapak gubernur, bupati, jaga harmoninya ini. Karena untuk menjaga, dibutuhkan sinergi,\\\" pinta JK.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melaporkan kualitas penurunan inflasi dan juga stabilitas inflasi dalam 4 tahun terakhir masih di atas 3%. Per Juni 2019 inflasi berada angka 3,28% yoy. Pencapaian tersebut masih di rentang sasaran nasional.
Adapun inflasi yang cukup bergelojak tahun ini ada di sektor pangan, di mana pada 2018 berada di angka 3,39% (yoy) yang kemudian pada Juni 2019 di angka 4,91% (yoy). Sementara itu inflasi inti masih terjaga dengan laju 3,07% di 2018 dan 3,25% per Juni 2019 (yoy).
Untuk inflasi yang diatur pemerintah (administered prices) menunjukkan penurunan 3,36% di 2018 menjadi 1,89% per Juni 2019.
\\\"Ke depan pemerintah daerah semakin berperan aktif mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dan menyiapkan inovasi pengendalian inflasi. pembangunan jalan desa perlu dibangun sehingga pusat pendukung produk saling terhubung langsung,\\\" ungkap Darmin.
Kategori TPID terbaik tingkat kabupaten/kota di wilayah Sumatera; Kota Tanjung Pinang, Jawa-Bali; Kota Kediri, Kalimantan; Kota Samarinda, Sulawesi; Kota Palopo, Nusa Tenggara-Maluku-Papua; Kota Mataram.
Sedangkan kategori TPID berprestasi tingkat kabupaten/kota wilayah Sumatera: Kabupaten Deli Serdang, Jawa-Bali: Kabupaten Badung, Kalimantan; Kabupaten Mahakam Ulu, Sulawesi; Kabupaten Pohuwatu, dan wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua; Kabupaten Lombok Barat.
0 Comments:
Posting Komentar