BERITABARU214 - Rencana anggaran DKI jadi sorotan setelah ditemukannya komponen usulan di situs APBD DKI. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Pemprov DKI Jakarta transparan sehingga masyarakat bisa ikut terlibat mengawasi penyusunan anggaran.
"Justru pada saat pengusulan ini masyarakat harusnya dilibatkan. Karena masyarakat akhirnya bisa membandingkan, apakah usulan yang disampaikan dalam musrembang itu sesuai nggak dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Itu kan kemudian dituangkan dalam KUA-PPAS," kata Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto kepada wartawan, Jumat (1/11/2019).
Agus mengatakan masyarakat berhak terlibat dalam penyusunan anggaran. Sebab, APBD berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Dia mengatakan Pemprov tak perlu takut dibukanya dokumen malah menjadi polemik. Menurutnya, masyarakat patut dilibatkan dalam penyusunan anggaran daerah.
"Kalau sekarang justru tidak di-posting, ditutup-tutupi. Seolah-olah kalau dibuka menimbulkan polemik, justru polemik itu kan ada diskursusnya. Toh tujuannya kan bukan untuk mempermalukan pemerintah daerah atau TAPD. Tapi kan juga untuk menguji apakah ada kehati-hatian dalam penyusunan anggaran, menguji akurasinya," sambungnya.
Agus lalu menantang Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk menggelar rapat pembahasan anggaran secara langsung (live) di televisi. Menurutnya, dengan cara tersebut, masyarakat bisa dilibatkan dan mengawasi rapat agar keputusan yang dihasilkan bisa berdampak ke masyarakat.
"Bahkan menurut saya, dalam proses pembahasan nanti bisa dilakukan secara live, misalnya. Kan ada TV pemda. Kita ingin menguji sejauh mana komitmen anggota dewan kita dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Misalnya kelompok disabilitas, ada nggak, tercermin nggak dalam pembahasan tersebut. Teralokasi atau tidak. Bagaimana misalnya kelompok-kelompok perempuan, atau orang-orang yang memiliki penyakit tertentu misalnya. Itu teralokasi tidak. Dan misal anak muda, tercermin atau tidak," ujar dia.
"Jadi kita ingin tahu juga, anggota DPRD benar-benar memperjuangkan atau tidak? Jadi menurut saya, kalau perlu ya dibikin live saja pembahasan itu. Jadi kita bisa tahu mana yang benar-benar punya komitmen terhadap masyarakat, apakah pemerintahnya, apakah DPRD-nya," imbuh Agus.
Sebelumnya, sejumlah usulan anggaran dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ditemukan dengan nilai yang tidak wajar. Salah satu pihak yang mengungkap ialah anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana.
William menyoroti soal penganggaran lem Aibon untuk SD di Jakarta Barat senilai Rp 82 miliar. Dia juga menyoroti soal rencana pengadaan pulpen senilai Rp 124 miliar.
Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan menilai munculnya keanehan di rencana penganggaran 2020 berpangkal pada sistem yang bermasalah. Dia mengatakan sistem e-budgeting saat ini tidak bisa mendeteksi bila ada anggaran yang tak masuk akal.
Anies sendiri mengaku sudah lebih dulu menyisir anggaran itu dan menyampaikan ke anak buahnya pekan lalu, tepatnya pada 23 Oktober 2019.
Anies mengatakan dirinya memilih mengoreksi anggaran itu secara internal. Dia mengaku sudah lebih dulu bicara ke jajarannya sebelum PSI mulai menyoroti anggaran-anggaran tersebut.
"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam. Saya sudah bicara sebelumnya dan kita review. Bedanya, saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi," kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10).
0 Comments:
Posting Komentar